JAKARTA, YAKUSA.ID – Wakil Sekretaris Jenderal Badan Relawan Prabowo, Romadhon Jasn, merespons dengan bijak terkait pernyataan Juru Bicara Istana yang menyebutkan adanya penggunaan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pernyataan ini muncul di tengah berbagai tanggapan publik yang mempertanyakan kualitas dan tata kelola program tersebut.
Romadhon menegaskan bahwa program MBG adalah program resmi pemerintah yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan alokasi sebesar Rp71 triliun.
Meski demikian, ia mengklarifikasi bahwa penggunaan dana pribadi yang disebutkan oleh pihak Istana hanya terkait dengan uji coba awal yang dilakukan di beberapa daerah, seperti di Kendari, yang memang masih menggunakan sisa dana uji coba dari kontribusi langsung Prabowo sebelum pelaksanaan skala nasional.
“Program MBG adalah tanggung jawab negara yang sepenuhnya didanai oleh APBN. Penggunaan dana pribadi yang disebutkan sebelumnya hanya dalam konteks uji coba awal dan tidak mencerminkan pelaksanaan utama yang berjalan saat ini,” ujar Romadhon dalam keterangan tertulis, Selasa (7/1/2025).
Terkait dengan munculnya pernyataan tersebut, Romadhon menilai bahwa klarifikasi ini bukan untuk menutupi berbagai kritik yang muncul di masyarakat, melainkan sebagai bentuk transparansi atas peran Prabowo dalam menginisiasi program ini sejak awal.
Ia menegaskan bahwa dana APBN kini menjadi sumber utama pendanaan dan akan diawasi ketat oleh lembaga terkait untuk memastikan akuntabilitas.
“Banyak yang mengkritik soal kualitas makanan dan tata kelola di lapangan, termasuk pembatasan dokumentasi di beberapa sekolah. Ini menjadi masukan penting bagi pemerintah untuk terus melakukan perbaikan ke depan. Namun, pernyataan dana pribadi tersebut hanya dimaksudkan untuk mengklarifikasi latar belakang awal program ini, bukan mengalihkan perhatian dari kritik yang ada,” tambahnya.
Romadhon juga mengingatkan bahwa program MBG merupakan salah satu janji kampanye Presiden Prabowo yang bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan di seluruh Indonesia.
Pemerintah, menurutnya, akan terus berupaya memperbaiki pelaksanaan program ini agar benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Menanggapi adanya seruan dari pengamat politik agar pemerintah tidak ragu melibatkan masyarakat dalam mendukung program ini, Romadhon menilai hal tersebut sebagai wacana positif. Namun, ia mengingatkan bahwa tanggung jawab utama tetap berada di pundak negara.
“Kita menghargai kedermawanan masyarakat Indonesia yang diakui dunia, namun tanggung jawab utama tetap pada negara. Pemerintah berkomitmen menjalankan program ini secara berkelanjutan dengan dana APBN yang telah dialokasikan,” pungkasnya.
Program MBG yang menyasar 19,47 juta anak, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya di 26 provinsi, memang menuai sorotan dalam pelaksanaannya.
Pemerintah diharapkan terus melakukan evaluasi menyeluruh demi memastikan kualitas layanan dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. (YAKUSA.ID-02/MH)
